PONTIANAK -Anggota DPRD Kota Pontianak H. Irwan, SH kembali menggelar reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat, Senin malam, 8 Desember 2025. Kegiatan berlangsung di kediamannya di Jalan Komyos Sudarso Gang Tri Putri, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat.
Dalam dialog terbuka tersebut, sebagian besar warga menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan lingkungan, drainase, serta kelanjutan pelebaran Jalan Komyos Sudarso yang dinilai belum tuntas di sejumlah titik.
Irwan menegaskan reses menjadi momen penting bagi wakil rakyat untuk mendengarkan langsung keluhan, saran, dan kebutuhan warga.
“Kegiatan reses ini adalah untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat, jadi silakan sampaikan. Semoga kami bisa menyerap dan menjembatani aspirasi masyarakat untuk dijadikan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini memastikan aspirasi yang dihimpun akan menjadi landasan dalam perjuangan kebijakan yang relevan dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
“Melalui reses ini, kami menunjukkan tanggung jawab moral dan politik, untuk menjaga komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat,” tegasnya.
Reses tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ibu rumah tangga hingga Ketua RT dan RW di lingkungan setempat.
Ketua RW 07 Kelurahan Sungai Beliung, Edy Daryanto, menyampaikan harapan agar pemerintah dapat menindaklanjuti persoalan drainase dan pelebaran Jalan Komyos Sudarso demi mengurangi kemacetan pada jam sibuk.
“Kami sangat berharap aspirasi warga ini dapat diwujudkan, karena kondisi infrastruktur yang ada semakin mendesak,” ucapnya.
Edy juga mengapresiasi kehadiran Irwan ke tengah masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih atas kegiatan reses ini. Semoga ada tindak lanjut nyata, karena selama ini Pontianak Barat terkesan tertinggal dibanding kecamatan lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Sekretariat DPRD Kota Pontianak, Iksan, menjelaskan bahwa reses merupakan masa jeda persidangan ketika anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan program pemerintah.
Ia menegaskan bahwa sektor infrastruktur tetap menjadi program prioritas dalam pembangunan daerah.***
