EQUATOR TV.CO.ID-Upaya memperkuat tata kelola penanggulangan kebakaran dan kebencanaan di Kalimantan Barat menjadi fokus dalam audiensi antara Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar yang berlangsung di Ruang Rapat Meranti DPRD Kalbar, Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ruang komunikasi kelembagaan, tetapi juga forum strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dan unsur relawan dalam menghadapi tantangan kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta berbagai potensi bencana lainnya yang kerap terjadi di Kalimantan Barat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Oktavius, menegaskan bahwa keberadaan relawan pemadam kebakaran yang tergabung dalam Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalbar memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung tugas-tugas pemerintah di bidang penanggulangan kebakaran.
Menurutnya, keterlibatan relawan selama ini telah menjadi bagian penting dari sistem respons kebencanaan di daerah, khususnya dalam penanganan kebakaran permukiman maupun Karhutla yang memerlukan kecepatan dan koordinasi lintas sektor.
“Kita sangat mengapresiasi para relawan pemadam kebakaran yang terhimpun di Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalbar ini dalam membantu pemerintah menangani kebakaran permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat, Ronny Kasimin, memaparkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program edukasi dan pelatihan yang terstruktur bagi relawan pemadam kebakaran.
Menurut Ronny, profesionalisme relawan tidak hanya ditentukan oleh semangat pengabdian, tetapi juga oleh kemampuan teknis, pemahaman prosedur keselamatan, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai situasi darurat yang kompleks.
Ia mengungkapkan bahwa asosiasi berencana melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pada tahun 2027 dengan melibatkan kementerian terkait serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan standar kompetensi relawan sehingga dapat menjalankan tugas secara lebih efektif, aman, dan profesional.
“Program edukasi ini sangat penting untuk membekali relawan pemadam kebakaran di Kalimantan Barat agar pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dapat dilakukan secara lebih profesional,” katanya.
Ronny juga menekankan bahwa tantangan penanganan Karhutla dan bencana lainnya membutuhkan pola kerja kolaboratif yang lebih kuat antara relawan, pemerintah daerah, BPBD, serta instansi teknis terkait. Menurutnya, relawan pemadam kebakaran memiliki potensi besar untuk dilibatkan secara lebih luas dalam sistem penanggulangan bencana daerah.
“Kami siap mendukung pemerintah dalam penanganan Karhutla maupun berbagai bencana lainnya. Relawan pemadam kebakaran berharap dapat menjadi bagian yang terintegrasi dalam upaya penanggulangan bencana di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan relawan, baik dalam aspek pembinaan, peningkatan kapasitas, maupun dukungan operasional guna menunjang efektivitas tugas kemanusiaan yang mereka jalankan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris BPBD Kalbar, Supriyono, menyampaikan bahwa pihaknya memandang keberadaan asosiasi pemadam kebakaran sebagai mitra strategis dalam memperkuat sistem kebencanaan daerah.
Kehadiran sejumlah pejabat teknis BPBD Kalbar dalam audiensi tersebut, mulai dari bidang kedaruratan dan logistik, analis kebencanaan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, menunjukkan komitmen institusi dalam membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan unsur relawan.
Menurut Supriyono, BPBD Kalbar pada prinsipnya mendukung berbagai usulan yang disampaikan oleh asosiasi pemadam kebakaran. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan penyesuaian dengan regulasi dan nomenklatur yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ia juga menjelaskan bahwa koordinasi penanggulangan bencana terus dilakukan baik pada fase kesiapsiagaan maupun tanggap darurat. Hingga saat ini, tujuh kabupaten di Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau.
Terkait kondisi iklim, Supriyono menilai situasi tahun 2026 relatif lebih kondusif dibandingkan tahun 2019 yang menjadi salah satu periode terberat dalam penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Meskipun fenomena El Nino masih memengaruhi pola cuaca, kondisi kemarau basah yang terjadi memberikan keuntungan tersendiri dalam menekan risiko meluasnya kebakaran.
“Kondisi saat ini relatif lebih baik karena adanya kemarau basah. Pola cuaca yang bergantian antara periode panas dan hujan menjadi faktor yang membantu mengurangi risiko kebakaran yang lebih besar, sebagaimana telah diprediksi oleh BMKG,” jelasnya.
Audiensi tersebut menghasilkan kesamaan pandangan bahwa penguatan kapasitas relawan, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pembangunan sistem penanggulangan bencana yang partisipatif merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesiapsiagaan daerah yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman kebakaran dan bencana di Kalimantan Barat.*
